Pertambangan dan Krisis Ekologi Jadi Ancaman di Malut

Himpunan mahasiswa program studi pendidikan geografi STKIP Kie Raha Ternate sukses melaksanakan satu kegiatan dengan tema sentral adalah Maluku Utara dalam ancaman krisis ekologi.  Perumusan tema ini dilatar belakangi dengan kekayaan alam wilayah Maluku Utara lebih dominan sumber daya alam yang tidak di perbaharui kembali dan telah dikuasi oleh para pemodal melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah disetuji oleh Pemeritah Daerah di Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Maluku Utara sudah tentu akan mempercepat perubahan  rona lingkungan darat dan rona lingkungan laut sehingga akan mempengaruhi kehidupan ekologi.  Karena di dalam Ekologi terdapat suatu interaksi antara organisme dengan lingkungan atau interaksi mahluk hidup dengan lingkungan, di dalam lingkungan terdapat komponen abiotic dan komponen biotik.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himapro) Geografi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Ternate, Kamis (31/10/2019) melaksanakan dialog publik bertajuk “Selamatkan Maluku Utara dari Ancaman Krisis Ekologi”. Dialog tersebut, menyentil terkait dengan pertambangan dan krisis ekologi di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Alwi La Masinu, dalam dialog tersebut dirinya lebih menyoroti dampak primer terhadap lingkungan paska kegiatan tambang. Dalam materinya tentang Dampak Tailing Terhadap Masyarakat dan Lingkungan menyebut pencemaran lingkungan akibat dampak paska tambang bisa terjadi dalam jangka waktu pendek dan panjang. Tailing atau limbah nikel mengandung beberapa sifat kimia, dan itu sangat berbahaya.

Irwan Abdullah ketika memberikan materinya dihadapan sejumlah mahasiswa mengatakan Provinsi Malut merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 395 pulau kecil dan besar dengan luas daratan berkisar lebih dari 3.1 juta hektar. Selain itu, Malut juga tercatat memiliki Ijin Usaha pertambangan (IUP) sebanyak 335 yang tersebar di pulau besar dan pulau-pulau kecil di Halmahera. Meliputi Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat dan Pulau Morotai. Kepulauan Sula 97 IUP, Halmahera Tengah 66 IUP, Halmahera Selatan 56 IUP, Halmahera Timur, 41 IUP, Halmahera Utara 38 IUP, Tidore Kepulauan 15 IUP, Halmahera Barat dan Morotai masing-masing 8 IUP dan Pemerintah Provinsi sendiri 6 IUP

menyebutkan, total luas izin tambang di Malut sudah mencapai 1,19 juta hektar. Dari luasan itu, separuh dari luas wilayah darat sudah dikonversi menjadi kawasan pertambangan mineral dan batu bara. Dengan begitu, dipandang penting adanya konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development) pada prinsip penting.

Prinsip penting kata dia, terdapat beberapa faktor. Diantaranya pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang dan tetap memerhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnyasehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari).

Selain itu, setiap kagiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Serta pembangungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumberdaya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

Naswan Hidlia, Menurut data Badan Pusat Statistik Malut tahun 2016, sebesar 8,86% serapan pertambangan tidak  pro pada ekologi dan pembangunan berkelanjutan. IUP di Malut sebanyak 336, di sortir menjadi 327-107-24 pernah beraktifitas. Jumlah itu, 16 pabrik diantaranya beroperasi sampai saat ini. Serapan PMBP sektor pertambangan sekitar 500 milyar tahun 2018. kata tenaga pengajari Universitas Muhammdiyah Ternate ini. Menurutnya, di Malut belum ada patokan atau acuan besaran corporate social responsibility (CSR). Itu sebabnya para perusahaan terkesan bingung merealisasikan pos CSR. Coba kalau patokan, para investor pasti menjalankan CSR sesuai ketentuan. Misalnya di bidang pendidikan besarannya berapa ? kesehatan berapa ? begitu juga dengan bidang CSR lainnya.




Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *