Kegiatan sosialisasi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Ternate, bertempat di Program Studi Pendidikan Geografi, kamis (12/07/2018).
Sosialisasi tersebut dalam rangka melaksanakan lomba Debat, kegiatan ini dengan tema “Konstitusi Pelayanan Publik”, yang akan di laksanakan pada tingkat mahasiswa di semua perguruan Tinggi se -Provinsi Maluku Utara, Tahun 2018.
Alwi La Masinu M.T selaku Ketua Progaram Studi Pendidikan Geografi atau yang mewakili Ketua STKIP Kie Raha Ternate, ketika membuka kegiatan sosialisasi yang di laksanakan oleh Ombusman mengatakan, permohonan maaf yang sebesar besarnya karena hanya dapat menghadirkan 37 orang Mahasiswa yang sempat hadir pada kegiatan ini, sehingga tidak seperti yang di harapkan, karena saat ini STKIP Kie Raha Ternate, dalam masa libur dan nantinya bisa aktif pada bulan Agustus, ungkapnya.
Kata Alwi, pembukaan kegiatan sosialisasi yang seharusnya di buka pada hari ini, adalah Ketua STKIP yaitu, Dr. Sidik Siokona M.Pd atau yang mewakili dari PK II atau PK III Tetapi saat ini, Ketua STKIP, Sedang ke luar Darerah beserta PK II dan PK III, Sehingga belum sempat menghadiri kegiatan yang dimaksud.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini juga sangat penting, ketika pada saat mahasiswa naniti selesai dari perguruan tinggi tidak merasa ragu, dalam hal menghadapi dunia pekerjaan maka secara langsung dapat meningkatkan tinggkat Emosional. Namun, akan semakin lebih baik ketika Potensi utamanya adalah penguasaan materi, maka dengan ini, kegiatan sosialisai pada hari ini di buka secara resmi
Sementara ditempat terpisah, Kepala Perwakilan Ombusman RI Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, dalam kegiatan Sosialisasi tersebut, Sofyan Ali Sempat mebahas terkait dengan apa itu, tujuan dari Negara, dan untuk apa pemerintahan ini hadir.
Semua ini, dilakukan untuk masyarakat dan tidak lain hanyalah untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara, misalnya Indonesia Tujuan dari adanya sebuah negara ini untuk membuat masyarakat ini sejahtera, maka itulah menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara karena tujuan negara saat ini adalah bagaimana mencerdaskan putra putri bangsa. Misalnya, seperti yang ada di STKIP saat ini, dimana dapat membuat masyarakat yang ada di sekitar civitas akademika ini dapat cerdas.
Kita harus menjaga ketertiban dunia tetapi semua ini harus melalui pendidikan dan dilalui dengan proses. Sehingga sanggat di butuhkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Katanya, apabila pelayanannya kurang baik maka masyarakat tidak bisa dapat dilindungi dan tidak dapat di sejahterakan, Ketika dalam proses tidak memberikan pelayanan dengan baik, maka jika kita mau melihat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila sudah mendapat pelayanan publik berjalan dengan baik.
Ada dua hal yang membuat Negara kita ini memiliki kekurangn dalam pelayanan pablik yaitu, masalah kecerdasan, pelayanan dan Korupsi yang kedua, adalah masalah dalam pelayanan publik. Sehingga, MPR dan DPR Merekomendasikan kedua institusi dalam untuk mengawal pelayanan publik, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberantas masalah korupsi dan Ombusman dalam rangka untuk mengontrol pelayanan pablik yang berhubungan dengan masalah mal administrasi ketika melakukan masalah pelayanan publik, dua institusi inilah yang di rekomendasikan oleh Negara untuk di bentuk maka dari situlah sehingga diadakan KPK dan Ombusman, ombusman sendiri dapat di artikan sebagi wakil masyarakat.
Ombusman Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman Republik Indonesia itu adalah lembaga Negara yang di berikan tugas dan kewenangan yang di berikan oleh negara dalam rangka untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah, penyelenggara pelayanan publik baik BUMN, BUMD serta swasta perorangan dan sebagainya. Dimana dalam menyelenggarakan pelayanan publik terhadap masyarakat, yang menggunakan anggaran baik dari Pusat maupun sebagiannya dari daerah atau secara keseluruhan itu semua di awasi oleh ombusman.
Maka ombusman adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik berdasarkan UU No 37 Tahun 2008 tentang pelayanan publik katanya Ombusman sifatnya mandiri tidak tergantung pada lembaga tertentu dan bukan bagian dari sub kordinasi dari kekuasaan politik tertentu. Dalam menjalankan tugas Ombusman bebas daripada interfensi pihak-pihak tertentu. Sehingga untuk semua laporan yang didapatkan maka nantinya akan di laporkan kepada Presiden.
Sama hal dengan UU No 25 Tahun 2009, juga telah menjelaskan secara rinci terkait dengan Kerja-kerja Ombusman sebagai apa dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Kami telah membuka pendaftaran mulai dari 09 Juli – 10 Agustus dan tahap audisi recananya akan di lakukan pada tanggal 11-20 Agustus dan akan di lanjutkan dengan babak gugur pada tanggal 26-20. Ia mengatakan, pendaftaran di lakukan secara online , tetapi bisa juga langsung ke kantor ombusman Jalan Jainal Abidin Syah, No 14 Kompleks Pohon Pala, Kota Baru, Kota Ternate Tengah, Kalau secara online bisa mendaftar di websait kami,
